Author: Adm-pnf

Apr 18

Peta Jalan Penelitian dan PKM

Peta Jalan Penelitian dan PkM Program Studi Pendidikan Nonformal

Pedoman ini menjadi acuan tertulis yang telah disusun sesuai dengan berbagai norma dan perundang-undangan yang berlaku. Peta Jalan ini menjadi pedoman pengembangan semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Pendidikan Nonformal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu agar terarah, terfokus, dan terkait dengan karakteristik bidang keilmuan. Peta jalan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam Program Studi Pendidikan Nonformal mencakup beberapa karakteristik keilmuan dan bidang pengkajian yang relevan. Karakteristik keilmuan Pendidikan Nonformal meliputi:

  1. Andragogi yang dimaksud adalahTeori pembelajaran untuk orang dewasa.
  2. Pedagogi Kritis yang dimaksud adalah pendekatan pembelajaran yang menggali kritisitas dalam pemahaman dan tindakan.
  3. Etnopedagogi yang dimaksud adalah penelitian tentang budaya dan tradisi dalam konteks pembelajaran.
  4. Geragogi yang dimaksud adalah teori pembelajaran untuk orang lanjut usia.
  5. Psikologi sosial yang dimasud adalah studi tentang interaksi sosial dalam pembelajaran.
  6. Learning organization yang dimaksud adalah konsep organisasi yang mempromosikan pembelajaran kontinu.
  7. Trasnformatif learning yang dimaksud adalah proses pembelajaran yang mengubah pemahaman dan tindakan individu.
  8. Adult learning yang dimaksud adalah belajaran khusus untuk orang dewasa.

Pendidikan Nonformal (PNF) mengkaji berbagai bidang studi yang mempelajari proses pembelajaran di luar lingkungan pendidikan formal, seperti di komunitas-komunitas. Bidang keilmuan dalam Pendidikan Nonformal meliputi beberapa aspek yang penting untuk pemahaman dan pengembangan pendidikan di luar formalitas. Berikut adalah penjelasan detail dan akademis mengenai bidang keilmuan yang dikaji dalam Pendidikan Nonformal:

1.   Pembelajaran PNF: Proses pembelajaran di komunitas nonformal melibatkan strategi dan metode yang berbeda dengan pendidikan formal. PNF mempertimbangkan karakteristik peserta didik yang beragam, sumber daya yang tersedia, serta tujuan pendidikan yang lebih mengutamakan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

2.   Komunitas Belajar: Studi tentang berbagai komunitas sebagai tempat pembelajaran nonformal. Fokus pada aspek gender, anak, remaja, dan masyarakat adat memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pendidikan nonformal dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks sosial masing-masing komunitas.

3.  Pemberdayaan Masyarakat: Upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam PNF. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kepada anggota masyarakat agar mereka dapat mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi secara mandiri.

4.   Narapidana, Pekerja Migran, Swasta: Studi tentang pendidikan nonformal untuk kelompok-kelompok khusus seperti narapidana, pekerja migran, dan sektor swasta penting untuk mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan pendidikan yang unik bagi kelompok-kelompok tersebut.

5.   Komunitas Masyarakat Marjinal: Penelitian tentang pendidikan nonformal untuk komunitas-komunitas marjinal seperti petani, nelayan, dan penderita HIV/AIDS memperlihatkan bahwa PNF mampu menjadi sarana inklusi sosial yang efektif, menghadirkan pendidikan yang relevan dengan konteks kehidupan mereka.

Melalui studi dan pengkajian bidang-bidang tersebut, Pendidikan Nonformal berusaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua kalangan masyarakat, terutama yang berada di luar jangkauan pendidikan formal.

Pengkajian bidang keilmuan dalam Pendidikan Nonformal yang mencakup kelembagaan, sistem penjaminan mutu, evaluasi program, dan pemodelan satuan pendidikan nonformal memerlukan pendekatan yang spesifik dan saintifik. Berikut adalah deskripsi yang lebih rinci untuk setiap bidang
tersebut:

1.     Kelembagaan PNF: Studi ini mencakup analisis terhadap institusi dan struktur kelembagaan nonformal, termasuk identifikasi tugas, fungsi, struktur
organisasi, dan interaksi antar bagian dari lembaga pendidikan nonformal.

2.     Sistem Penjaminan Mutu Kelembagaan: Penelitian ini mengeksplorasi upaya yang dilakukan untuk memastikan mutu kelembagaan nonformal. Hal ini meliputi analisis terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan dalam memonitor dan mengevaluasi kualitas pendidikan nonformal. .

3.     Evaluasi Program PNF: Penilaian terhadap efektivitas program pendidikan nonformal melibatkan pengumpulan data tentang tujuan, desain, pelaksanaan, dan hasil program.

4.    Pemodelan Satuan PNF: Pengembangan model satuan pendidikan nonformal yang efektif melibatkan identifikasi prinsip-prinsip dan strategi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga pendidikan nonformal. .

Secara keseluruhan, kajian-kajian ini bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat agar dapat mandiri melalui pengembangan kecakapan hidup, meningkatkan keberdayaan melalui pendidikan, dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat.

Mar 29

Surat Edaran

  1. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1216/UN30/HK/2021 : Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap 2020/2021 Universitas Bengkulu
  2. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 717/UN30/EP/2021 : Panduan pelaksanaan Perkuliahan Semester Genap 2020/2021 dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19 di Lingkungan Universitas Bengkulu
  3. Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 4 Tahun 2020 : Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 di Kemdikbud
  4. Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 25021/A3.3/KP/2020 : Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas
  5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 : Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
  6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2020 : Penerapan Nomor Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik
  7. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1000/UN30/EP/2020 : Panduan Pelaksanaan Perkuliahan dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19 di Lingkungan Universitas Bengkulu
  8. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 11848/UN30/EP/2020 : Perpanjangan Panduan Pelaksanaan Perkuliahan dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19 di Lingkungan Universitas Bengkulu
  9. Ketua KPU Nomor 229/KPU/IV/2013 : Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD
  10. Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 : Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
Sumber :1. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI KemenRisTekDikTi
2. Bagian UmHas Biro USD, Universitas Bengkulu
Mar 29

Peraturan/Keputusan Lainnya

Sumber : 1. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI KemenRisTekDikTi
2. Bagian UmHas Biro USD, Universitas Bengkulu
Mar 29

Peraturan Rektor Universitas Bengkulu

Tahun 2021 – Sekarang

  1. Peraturan Nomor 1 Tahun 2024 : Pemberian Insentif terhadap Program Studi di Lingkungan Universitas Bengkulu yang Berhasil Meningkatkan Peringkat Akreditasi Program Studinya atau Mempertahankan Akreditasinya pada Peringkat Unggul
  2. Peraturan Nomor 1 Tahun 2023 : Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Bengkulu
  3. Peraturan Nomor 2 Tahun 2023 : Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
  4. Peraturan Nomor 3 Tahun 2023 : Tata Kelola Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan
  5. Peraturan Nomor 4 Tahun 2023 : Pedoman Pembentukan Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Bengkulu
  6. Peraturan Nomor 1263 Tahun 2023 : Mekanisme Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Universitas Bengkulu Program Sarjana Reguler dan Diploma Tahun 2023
  7. Peraturan Nomor 4 Tahun 2022 : Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu
  8. Peraturan Nomor 3/UN30/HK/2022 : Pengelolaan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) Universitas Bengkulu
  9. Peraturan Nomor 6 Tahun 2022 : Penyelenggaraan Kelas Internasional Program Pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana Universitas Bengkulu
  10. Peraturan Nomor 7 Tahun 2022 : Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat (Fast Track) Sarjana-Magister Universitas Bengkulu
  11. Peraturan Nomor 8 Tahun 2022 : Mekanisme Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Universitas Bengkulu Program Sarjana Reguler dan Diploma Tahun 2022
  12. Peraturan Nomor 9 Tahun 2022 : Mahasiswa Asing Universitas Bengkulu
  13. Peraturan Nomor 332/UN30/HK/2022 : Revisi Peraturan Rektor Nomor 10553/H30/HK/2009 tentang Tata Tertib Penggunaan Gedung Pusat kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Bengkulu
  14. Peraturan Nomor 1091 Tahun 2021 : Mekanisme Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Universitas Bengkulu Program Sarjana Reguler dan Diploma Tahun 2021

Tahun 2010 – 2020

  1. Peraturan Nomor 22 Tahun 2020 : Penyelenggaraan Program Pascasarjana Universitas Bengkulu
  2. Peraturan Nomor 25 Tahun 2020 : Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Universitas Bengkulu
  3. Peraturan Nomor 26 Tahun 2020 : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Universitas Bengkulu Tahun 2020-2045
  4. Peraturan Nomor 27 Tahun 2020 : Rencana Strategis Bisnis Universitas bengkulu Tahun 2020-2024
  5. Peraturan Nomor 2348 Tahun 2020 : Mekanisme Penetapan Besaran Uang  Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Universitas Bengkulu Program Sarjana Reguler dan Diploma Tahun 2020
  6. Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 : Pedoman Penyusunan Anggaran Universitas Bengkulu
  7. Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 : Pedoman Kerja Sama Universitas Bengkulu
  8. Peraturan Nomor 24 Tahun 2019 : Mekanisme Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Universitas Bengkulu Program Sarjana Reguler dan Diploma Tahun 2019
  9. Peraturan Nomor 66 Tahun 2019 : Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Bengkulu
  10. Peraturan Nomor 78 Tahun 2019 : Pemberian Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Profesi, Sarjana, dan Vokasi
  11. Peraturan Nomor 94 Tahun 2019 : Pedoman Pembentukan Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Bengkulu
  12. Peraturan Nomor 36 Tahun 2018 : Pemberian Insentif terhadap Program Studi Selingkung Universitas Bengkulu yang Berhasil Meningkatkan Peringkat Akreditasi Program Studinya atau Mempertahankan Akreditasinya pada Peringkat Unggul (A)
  13. Peraturan Nomor 54 Tahun 2018 : Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Bengkulu
  14. Peraturan Nomor 58 Tahun 2018 : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Universitas Bengkulu
  15. Peraturan Nomor 920 Tahun 2018 : Mekanisme Penetapan Besaran Uang  Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Universitas Bengkulu Program Sarjana Reguler dan Diploma Tahun 2018
  16. Peraturan Nomor 2625 Tahun 2018 : Tata Cara Pemberian dan Penerbitan Nomor Identitas Kepegawaian bagi Dosen Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Bengkulu
  17. Peraturan Nomor 22 Tahun 2017 : Mekanisme Penetapan Besaran Uang  Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Universitas Bengkulu Program Sarjana Reguler dan Diploma Tahun 2017
  18. Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 : Tata Cara Pelaksanaan Sewa Lahan dan Bangunan/Ruang untuk Usaha Selingkung Universitas Bengkulu
  19. Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 : Penggunaan Lambang, Bendera, dan Mars Universitas Bengkulu
  20. Peraturan Nomor 3 Tahun 2016 : Tata Cara Penetapan Ulang UKT Mahasiswa Universitas Bengkulu
  21. Peraturan Nomor 4 Tahun 2016 : Busana Akademik dan Busana Almamater Universitas Bengkulu
  22. Peraturan Nomor 13 Tahun 2016 : Kode Etik Mahasiswa Universitas Bengkulu
  23. Peraturan Nomor 15 Tahun 2016 : Mekanisme Penetapan Besaran Uang  Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Universitas Bengkulu Program Sarjana Reguler dan Diploma Tahun 2016
  24. Peraturan Nomor 16 Tahun 2016 : Kode Etik Dosen Universitas Bengkulu
  25. Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 : Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Lahan dan Bangunan/Ruang untuk Usaha Selingkung Universitas Bengkulu
  26. Peraturan Nomor 34 Tahun 2016 : Kebijakan Akademik Universitas Bengkulu
  27. Peraturan Nomor 37 Tahun 2016 : Peraturan Akademik
  28. Peraturan Nomor 1506/UN30/HK/2016 : Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bengkulu
  29. Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 : Pedoman Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu
  30. Peraturan Nomor 26 Tahun 2015 : Mekanisme Penetapan Besaran Uang  Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Universitas Bengkulu Program Sarjana Reguler dan Diploma Tahun 2015
  31. Peraturan Nomor 5 Tahun 2014 : Senat Fakultas Selingkung Universitas Bengkulu
  32. Peraturan Nomor 8 Tahun 2014 : Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu
  33. Peraturan Nomor 4296/H30/KP/2010 : Etika dan Disiplin Pegawai Universitas Bengkulu

Daftar Keputusan Rektor Universitas Bengkulu

  1. Keputusan Rektor Nomor 518/UN30/HK/2023 : Daya Tampung dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru UNiversitas Bengkulu Tahun Akademik 2023/2024
  2. Keputusan Reknor Nomor 2897/UN30/HK/2023 : Revisi Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2619/UN30/HK/2022 tentang Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi pada Kegiatan Tingkat Universitas, Regional, Nasional, dan Internasional
  3. Keputusan Rektor Nomor 4633/UN30/HK/2023 : Daya Tampung dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru UNiversitas Bengkulu Tahun Akademik 2024/2025
  4. Keputusan Rektor Nomor 505/UN30/HK/2022 : Daya Tampung dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru UNiversitas Bengkulu Tahun Akademik 2022/2023
  5. Keputusan Rektor Nomor 617/UN30/HK/2022 : Mata Kuliah Kompetensi Tambahan (Hard dan Soft Skill)/Mata Kuliah Pilihan Universitas Bengkulu untuk Rekognisi MB-KM 20 SKS (Paket Free Form)
  6. Keputusan Rektor Nomor 2619/UN30/HK/2022 : Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi pada Kegiatan Tingkat Universitas, Regional, Nasional dan Internasional
  7. Keputusan Rektor Nomor 4138/UN30/HK/2022 : Pendirian Laboratorium pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bengkulu Tahun 2022
  8. Keputusan Rektor Nomor 621/UN30/HK/2021 : Daya Tampung dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru UNiversitas Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022
  9. Keputusan Rektor Nomor 3062/UN30/HK/2021 : Pendirian Laboratorium Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu
  10. Keputusan Rektor Nomor 455/UN30/HK/2020 : Proporsi Alokasi Penggunaan Dana Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan, Kuliah Antar Semester, Biaya Pengembangan Institusi, Uang Kuliah Tunggal, dan SUmbangan Pembangunan Program Diploma, Sarjana, dan Program Pascasarjana, serta Doktor Universitas Bengkulu
  11. Keputusan Rektor Nomor 501/UN30/HK/2020 : Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  12. Keputusan Rektor Nomor 618/UN30/HK/2020 : Daya Tampung dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru UNiversitas Bengkulu Tahun Akademik 2020/2021
  13. Keputusan Rektor Nomor 2524/UN30/HK/2019 : Pedoman BKD Universitas Bengkulu 2019
  14. Keputusan Rektor Nomor 2297/UN30/HK/2018 : Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bengkulu Tahun 2018
  15. Keputusan Rektor Nomor 2488/UN30/HK/2018 : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Universitas Bengkulu
  16. Keputusan Rektor Nomor 5613/UN30/HK/2016 : Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  17. Keputusan Rektor Nomor 6108/UN30/HK/2014 : Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu
  18. Keputusan Rektor Nomor 1237/PT43.H/N/1993 : Pembentukan Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu
Sumber :1. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI KemenRisTekDikTi
2. Bagian UmHas Biro USD, Universitas Bengkulu
Mar 29

Peraturan dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti

Sumber :1. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI KemenRisTekDikTi
2. Bagian UmHas Biro USD, Universitas Bengkulu
Mar 29

Peraturan dan Keputusan Menteri seputar Pendidikan Tinggi

  • Keputusan Menteri
    • Pembukaan Program Studi
      1. Program Studi
    • Lain-lain
Sumber :1. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI KemenRisTekDikTi
2. Bagian UmHas Biro USD, Universitas Bengkulu
Mar 29

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 : Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 : Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 : Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit, TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 : Perubahan Kedua atas PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 : Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN BH
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 : Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 : Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 : Perubahan atas PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 : Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 : Disiplin PNS
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 : Standar Akuntansi Pemerintahan
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 : Dosen
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 : Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 : Pengelolaan Keuangan BLU
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 : Standar Akuntansi Pemerintahan
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 : Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 : Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 : Pengangkatan PNS
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 : Kenaikan Pangkat PNS
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 : Pemberhentian PNS

 

Sumber : 1. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI KemenRisTekDikTi
2. Bagian UmHas Biro USD, Universitas Bengkulu


Mar 29

Undang-Undang Republik Indonesia

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 : Aparatur Sipil Negara
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 : Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2018 : Penerimaan Negara Bukan Pajak
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 : Pengampunan Pajak
  5. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 : Informasi Dan Transaksi Elektronik
  6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 : Aparatur Sipil Negara
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 : Jaminan Produk Halal
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 : Organisasi Kemasyarakatan
  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 : Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 : Pendidikan Kedokteran
  11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 : Pendidikan Tinggi
  12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 : Keimigrasian
  13. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 : Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 : Keprotokolan
  15. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 : Badan Hukum Pendidikan
  16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 : Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
  17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 : Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
  18. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 : Pelayanan Publik
  19. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 : Narkotika
  20. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 : Kearsipan
  21. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 : Informasi Dan Transaksi Elektronik
  22. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 : Keterbukaan Informasi Publik
  23. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 : Pengelolaan Sampah
  24. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
  25. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 : Perpustakaan
  26. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 : Guru dan Dosen
  27. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 : Perbendaharaan Negara
  28. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 : Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
  29. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  30. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 : Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
  31. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
  32. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 : Keuangan Negara
  33. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 : Sistem Pendidikan Nasional
  34. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 : Pertahanan Negara
  35. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 : Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  36. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 : Pers
  37. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 : Pokok-pokok Kepegawaian
Sumber : 1. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI KemenRisTekDikTi
2. Bagian UmHas Biro USD, Universitas Bengkulu